RABU, 22 DESEMBER 2010 | 23:40 WITA | 88348 Hits
Share |

Pemkab Kantongi Identitas Pelaku
Inspektorat-Polres Tunggu Laporan Resmi

LESU DARAH. Sejak dilanda masalah terkait jual beli kouta CPNS, suasana kantor BKD Bantaeng sangat sepi. Tidak ada aktivitas berarti di kantor yang mengurusi aparatur ini. Foto direkam Selasa, 21 Desember.
BANTAENG -- Investigasi praktik jual beli kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diduga melibatkan oknum pegawai lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantaeng, mulai menunjukkan titik terang. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bantaeng, Zainuddin bahkan sudah menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengendus lima oknum pegawai BKD yang terindikasi terlibat.

“Dari laporan masyarakat, ada lima pegawai BKD yang terindikasi meminta uang jasa pada peserta CPNS. Nilainya bervariasi,” ungkap Zainuddin saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa 21 Desember.

Siapa saja mereka, mantan kepala BKD Bantaeng sebelum Muchtar Massolle, ini masih menyimpan rapat-rapat identitas para pelaku. Alasannya, masih dalam tahap verifikasi dan investigasi. Yang pasti, imbuhnya, kelima oknum tersebut diindikasikan bekerja sama dengan pihak tertentu di Universitas Indonesia.

“Kelima oknum BKD itu bekerja sama dengan orang dalam Universitas Indonesia. Siapa dia, ya kita sementara telusuri,” ucapnya.

Saat proses rekrutmen CPNS berlangsung, bahkan hingga detik-detik menjelang pengumuman, masyarakat setempat melaporkan bahwa ada sejumlah oknum pegawai BKD yang menawarkan jasa meluluskan peserta. Sebagai imbalannya, komplotan yang diyakini tidak bekerja sendiri itu, meminta dana hingga Rp50 juta.

Informasi yang diperoleh tim investigasi bentukan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, terdeteksi sedikitnya ada 40 peserta seleksi CPNS yang terjaring kelompok tersebut. Hanya saja, Zainuddin mengaku belum mengetahui secara persis siapa saja peserta CPNS yang telah menyerahkan dana pada oknum pegawai BKD.

“Laporannya ada 40 peserta yang telah menyerahkan uang pada pegawai BKD untuk diluluskan. Siapa saja mereka, kita juga masih mengumpulkan data dan informasinya. Nanti kita akan cocokkan dengan laporan tentang lima oknum pegawai di BKD yang terlibat,” ujar Zainuddin.

Yang pasti, kata dia, pimpinan di BKD, khususnya yang terlibat dalam penerimaan CPNS tahun ini, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. “Yang bertanggung jawab dalam masalah ini tentu saja orang-orang di BKD. Mereka kan yang mengurusi penerimaan CPNS,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sudarni, kepala Inspektorat Pemkab Bantaeng menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan investigasi terkait jual beli kuota CPNS yang diduga keras melibatkan oknum pegawai BKD. Alasannya, belum ada permintaan dan tugas resmi dari Bupati Nurdin Abdullah.

"Sampai saat ini saya belum dapat surat tugas untuk menginvestigasi kasus ini. Itu juga karena Pak Bupati masih di luar Bantaeng (Jakarta, red). Mudah-mudahan begitu beliau pulang, surat tugasnya diberikan untuk kita klirkan masalah ini," ujarnya.

Yang pasti, tambahnya, pihaknya pasti akan menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam praktik kotor dan telah mencoreng nama baik Bantaeng ini. Apalagi, kisruh rekrutmen CPNS ini sudah merupakan yang kali ketiga secara beruntun.

"Makanya, jika memang ada yang mengetahui apalagi punya bukti telah terjadinya transaksi jual beli kuota CPNS, silakan laporkan pada kami. Selama ini kami hanya tahu melalui media saja, sedang laporan resminya belum ada. Jadi, kita tunggu laporan resminya," tantang Sudarni.

Hal senada disampaikan Kapolres Bantaeng, AKBP Ferry Handoko. Menurut Ferry, pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait kasus jual beli kuota CPNS lantaran Pemkab Bantaeng belum melaporkan kasus ini.

"Kita tunggu laporan dari pemkab. Kalau sudah ada laporan, kita pasti bergerak melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data di lapangan," tegas Ferry.

Dewan Tantang Bupati

Pada kesempatan terpisah, pihak DPRD Bantaeng merespons positif desakan untuk dilakukannya gerakan sapu bersih di lingkungan BKD Bantaeng. Ketua Fraksi Membangun Umat( Kitabum) H Kamaruddin, misalnya, dengan lantang menantang Bupati Nurdin Abdullah untuk berani mengambil langkah tegas.

Politikus PKNU bahkan terang-terangan meminta Nurdin Abdullah untuk mencopot Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan Pegawai BKD Bantaeng, M Alwi. Alasannya, yang bersangkutan termasuk yang turut bertanggung jawab atas kekisruhan di balik penerimaan CPNS kali ini.

“Bupati harus bertindak tegas. Siapapun yang terlibat, harus dicopot. Katanya buktinya sudah ada, ya, tindaki dong. Jangan sekadar statement. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jangan buat bingung masyarakat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya, Anas Hasan. Menurut legislator asal Barisan Nasional ini, pihaknya akan menggalang penggunaan hak angket dewan jika masalah ini tidak segera diselesaikan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah dan shock therapy pada orang-orang di BKD bahwa kebiasaan buruk mereka itu tidak disuka masyarakat,” tandasnya.

Kepala BKD Muchtar Massolle dan Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan Pegawai BKD Bantaeng, M Alwi, gagal dimintai konfirmasi. Saat FAJAR mendatangi ruang kerja keduanya di BKD, dua-duanya tidak di tempat.

Yanti, salah seorang staf yang ditemui di kantor BKD Bantaeng, menyebutkan bahwa Muchtar Massolle sedang berada di Jakarta. Sementara Alwi hanya sempat masuk kantor sebentar, sudah itu menghilang.
“Tadi Pak Alwi sempat masuk, tapi hanya sebentar. Setelah itu, dia keluar dan tidak pernah lagi muncul,” ucap Yanti pada FAJAR.

Pantauan FAJAR di kantor berlantai dua dengan jumlah pegawai tidak kurang dari 30 orang itu, sepanjang siang kemarin sangat sepi aktivitas. Yang terlihat betah bertahan hanya seorang pegawai honorer. Itu pun, dia lebih sibuk memainkan HP dengan kaki di atas meja.

Informasi yang diperoleh FAJAR, sejak kisruh rekrutmen CPNS tahun ini merebak, para pejabat BKD mulai jarang masuk kantor. Mereka hanya datang pagi untuk mengisi absensi. Sudah itu, menghilang lagi. (lom)


KOMENTAR BERITA "Pemkab Kantongi Identitas Pelaku"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).